Sidak Dilarang Masuk, Komisi IV DPRD Banyuwangi Akan Panggil Management PT.Misi Mulia Petronusa
Kedatangan para anggota dewan itu, terkait adanya kecelakaan kerja yang mengakibatkan tiga orang mengalami luka bakar yang cukup serius. Bahkan, salah satu korban yang merupakan karyawan PT.Misi Mulia Petronusa tersebut, dirujuk ke RS Dokter Soetomo Surabaya karena mengalami luka bakar hingga 75%.
Bukannya diterima dengan baik, para anggota dewan yang terhormat itu dilarang tidak diperbolehkan masuk oleh pihak security, dengan alasan tidak ada instruksi dari pimpinan mereka.
"Ini pimpinan saya tidak memperbolehkan masuk, ya tidak boleh masuk," kata pihak keamanan.
Tidak diperbolehkannya masuk anggota dewan tersebut membuat lima anggota dewan marah dan memilih meninggalkan lokasi perusahaan terminal LPG Pressurized yang berlokasi di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro.
"Kami sebagai wakil rakyat ini, segera mungkin ingin mengetahui Safety yang ada di perusahaan ini terkait kecelakaan kerja adanya ledakan yang mengakibatkan tiga orang korban cukup parah,"kata Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Salimi kepada beberapa awak media usai tidak diperkenankan masuk oleh pihak anak perusahaan Bosowa tersebut.
Dia menyesalkan akan ketertutupan dan sikap yang tidak menyenangkan yang ditunjukkan pihak perusahaan. Merekapun hanya dibiarkan berdiri diluar kantor tanpa dipersilahkan masuk duduk diruang tamu, sebagaimana adat ketimuran yang santun menerima tamu.
"Jika perusahaan tidak mau membuka diri atau tertutup, kami juga bisa menggunakan SOP kami," terangnya.
Rencananya, kata Salimi, akan segera memanggil pihak perusahaan untuk datang ke Gedung DPRD Banyuwangi. Pihaknya pun akan mengevaluasi ulang perijinanya dan akan menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran.
"Bukan hanya orang bekerja disini dapat uang, tapi keselamatan mereka tidak dijaga ya sama saja,"ungkapnya
Salimi akan segera menindak lanjuti kasus kecelakaan tersebut. Pihaknya pun berharap pihak perusahaan untuk koperatif. Pasalnya, dinilai bersikap seenaknya sendiri terhadap karyawan maupun pemerintahan setempat.
"Kayaknya ini seperti kerajaan saja dan ini tidak baik bagi investor. Siapapun pemiliknya kami tidak pandang bulu, Entah itu punya pejabat atau mantan pejabat, kami akan evaluasi perijinannya,"pungkasnya.(git)
No comments