Terkait Dugaan korupsi Oknum Aparat Desa Mekarjaya, Ini Harapan Warga Masyarakat Terhadap APH

Cikalong wetan, Bandung barat_koranpatroli.com

Dua pekan ke belakang ramai pemberitaan dari berbagai media yang memberitakan oknum aparat desa mekarjaya yang di duga menyunat anggaran pembangunan rabat beton jalan desa di kampung tangkil dan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) yang bertempat di kampung selakuning.

Saat awak media patroli melakukan investigasi ke TKP pada jum'at (27/08/2021) emang betul di Desa mekarjaya, kecamatan cikalong wetan, kabupaten Bandung barat telah di laksanakan pembangunan rabat beton jalan Desa yang berada di kampung tangkil dan pembangunan TPT yang bertempat di kampung selakuning juga pembangunan rabat beton di kampung cipadakati. 

Menurut Narasumber berinisial (Ap) Pembangunan di tiga tempat tersebut menggunakan anggaran tahun 2021, untuk pembangunan rabat beton jalan desa dengan jumlah Anggaran sebesar Rp 217.000,000 dan pembangunan tersebut di kerjakan pihak ke tiga, dengan anggaran berjumlah Rp 165.000,000

Untuk pembangunan tembok penahan tanah (TPT) yang bertempat di kampung selakuning, yang berjumlah total Anggaran Rp23.266,000. Namun anggaran yang di alokasikan hanya Rp.9000,000. 

Dan untuk pembangunan rabat beton jalan di kampung cipada menggunakan anggaran sebesar Rp.31.800,000 dan di alokasikan hanya Rp.17.000,000.

Kasus dugaan korupsi pembangunan di tiga tempat tersebut kini sudah di tangani aparat penegak hukum (tipikor) dari polres cimahi dan warga masyarakat berharap aparat penegak hukum (APH) bisa menegakan hukum tampa pandang bulu.

Salah seorang warga masyarakat mekarjaya cikalong wetan dari kampung Bongkok yang berinisial (Dd) berharap secepatnya di usut karena sudah jelas kecurangannya tertera di pagu Anggaran beda sama yang di terapkan. 

"Kalau menurut saya sebagai warga masyarakat memang jelas kecurangan nya, karena di pagu anggaran angka sekian, yang di terapkan sekian, nah itu yang jadi pertanyaan masyarakat mekarjaya selisihnya itu," ungkapnya. 

"Jadi mohon di jelaskan selisihnya itu, kalau di peruntukan ya harus jelas, kalau dana itu buat pembangunan di situ ya harusnya di habiskan disitu jangan sampai ada sisa," ujarnya. 

"Harapan saya sebagai warga kepada aparat penegak hukum untuk secepatnya di usut, kalau memang ada penyalahgunaan cepat di tindak," tandasnya.

Tak sampai disitu team media patroli grup menanyakan tanggapan dari warga masyarakat mekarjaya lain, terkait dugaan korupsi oknum aparat Desa mekarjaya cikalong wetan. 

Dan team media patroli.com mendatangi warga masyarakat berinisial (AP), Menurut Ap dari semua pemerintah Desa harus ada yang bertanggung jawab dalam pembangunan itu karena sudah jelas ada kejanggalan. 

"Kami mewakili warga masyarakat mekarjaya untuk kasus di Desa kami menginginkan lanjut di proses hukum, dimana titik kesalahan dan siapa yang harus bertanggung jawab dalam pembangunan itu, kami tidak menyebutkan yang bersalah kepala desa, atau BPD nanti aja pihak penyidik yang bisa mengungkap kasus ini," ujarnya. 

"Untuk pembangunan yang di cipadakati itu udah salah karena bukan jalan umum, itu kan jalan pribadi cuma ada 4 rumahnya seolah-olah itu ada apa di sana apa ada janji politik, padahal kan di mekarjaya masih banyak jalan yang harus di perbaiki untuk umum," ungkap Ap. 

"Untuk pembangunan yang di cipadakati bilangnya kaur exbank itu kan 20 juta, kata kang "oming yang 20 juta kita jalankan biar masalah molen sama saya di bayarnya". Ketika sudah muncul pembangunan muncul lah papan anggaran dari budget Rp.31.800,000 di pasang Rp.17.000,000. Kalaupun ada PPH dan PPN kan jelas berapa persen, kalau ini mah melebihi kapasitas, mengapa PPH dan PPN abis setengahnya, jadi masyarakat juga menghitung dan pingin kejelasan," tuturnya. 

"Untuk aparat penegak hukum kami mewakili warga masyarakat mekarjaya, tolong lah ke APH tegakan hukum yang seadil-adilnya, jangan sampai warga masyarakat jadi tidak percaya lagi sama APH karena hukum tajam ke bawah dari pada ke atas, jangan sampai yang mencuri ayam di tangkap ini pemerintah Desa yang jelas kecurangannya di biarkan," Pungkasnya.

Ga sampai di situ saja supaya berita patroli.com berimbang kami coba hubungi pihak pemerintah Desa bagian TPKD sodara (maman) Via Watsapp dan pihak TPKD membenarkan terkait pembangunan tersebut. 

"Iya betul, terkait dengan pembangunan sama TPKD itu hasilnya seperti itu, benar apa yang dikatakan warga masyarakat," tuturnya. 

"Dan TPKD itu penyelenggara di lapangan cuma sesuai kebutuhan, kalau kebutuhannya cuma contoh yang di selakuning TPT cuma 9 juta nah itu pasti ada sisa di desa semuanya," ucap maman. 

"Nah itu juga sisanya mungkin orang Desa akan musyawarah lagi sama BPD, terkait sisanya untuk pembangunan yang lainnya," ungkap maman melalui watsapp. 

Reporter: Asep cahyana

Editor : Muhendi. S. Kom.i