Pihak Puskesmas Cipongkor Diduga Minta Biaya Poging Pengasapan Ke Masyarakat Juga Pemerintah Desa, PJ Bupati Harus Tindak Tegas.

Cipongkor, Bandung barat_koranpatroli.

Pada bulan Januari Januari 2024 ini jumlah penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat cenderung meningkat. Berdasarkan data dari Puskesmas Cipongkor untuk sementara kini mencapai 11 penderita itu baru dari Desa terdekat yaitu Sarinagen. 

Namun Masyarakat beserta pemerintahan Desa kecewa dikala mengajukan Poging pengasapan ke Puskesmas Cipongkor harus ada biaya untuk solar dan petugas poging pengasapan. 

Menurut sumber inisial "AK" awalnya ia mengajukan poging pengasapan di Desa sarinagen di tiga titik, tapi ia sangat kecewa untuk Poging pengasapan untuk sekarang ada biaya sebesar 500,000/titik untuk beli solar dan Petugas. 

"Kemarin kita tanya ke Puskesmas Cipongkor terkait banyak Masyarakat yang kena DBD terus masuk di rawat di Rumah sakit dan saya tanya gimana penanganan dari pihak Puskesmas gimana, kata pegawai Puskesmas "Pak sekarang mah harus bayar anggarannya 500,000," senin 17/01/2024.

"Lalu saya tanya untuk apa itu, jawab pihak Puskesmas ("itu buat bayar petugas sama solar dan aturan sekarang") Lalu saya tanya kenapa di Puskesmas yang lain ga bayar, jawab pihak Puskesmas ("karena ga ada anggarannya dan abis bahannya") padahal kita dah tanya untuk Puskesmas Cililin ga di pungut biaya," terangnya.

Menurut "AK" Mengatakan untuk yang terkena DBD di Desa Sarinagen sudah mencapai 17 penderita, AK pun sangat khawatir penderita DBD bertambah banyak jika Pihak Puskesmas Cipongkor tidak secepatnya bertindak melaksanakan penyemprotan. 

"Sebelum saya nanyain ke pihak Puskesmas terlebih dahulu pak Sekdes yang nanyain cuma jawabannya sama harus bayar 500,000 per titik," ungkapnya

Saat awak media menghubungi Narasumber "AK" sorenya lewat pesan WA, menanyakan kepastian hasil ahir ia membalas. 

"Atos ku Pa Kades,, tadi teteleponan

Mung hasil ahir na mah pihak Desa ngabantosan biaya wae, sakali giat nyeprot 1 juta. (Sudah sama pak Kades, tadi di telpon, cuma hasil ahir nya pihak Pemerintah Desa harus membantu biaya 1 juta satu kali giat penyemprotan). 

Terpisah Kepala Desa sarinagen saat di hubungi lewat telpon membenarkan bahwa ada beberapa warganya yang terkena DBD dan Pemerintah Desa sudah mengajukan untuk Poging penyemprotan. 

"Ya kami sebagai Kepala Desa sarinagen mendapat laporan warga sarinagen di tiga titik bahwa warga kami terkena DBD, lalu pihak Desa sarinagen meminta dilakukan penyemprotan ke Dinas Kesehatan melalui Puskesmas," ujarnya. 

Saat awak media menyinggung terkait ada biaya untuk melaksanakan penyemprotan ke Pihak Puskesmas Cipongkor ia menjawab. 

"Kita juga heran ada informasi bahwa harus ada biaya oprasional untuk penyemprotan, sementara kan kewajiban Dinkes itu," ucapnya. 

"Dari kami sebagai Pemerintah Desa jika harus ada untuk oprasional sok aja, laksanakan dulu penyemprotan tinggal berapa yang harus di bayar nanti asal minta kwitansi pembayarannya," ujarnya. 

"Dan saya minta ke Dinas Kesehatan untuk segera dilakukan Poging penyemprotan di sarinagen takutnya penderita makin bertambah," tandasnya.

Terpisah pihak Puskesmas petugas kesehatan lingkungan (Pazar ramdani) saat di konfirmasi awak media patroli membenarkan adanya masyarakat Cipongkor ada yang terjangkit DBD terutama yang paling banyak Wilayah Desa Sarinagen. 

"Ya untuk di wilayah Cipongkor ada tujuh Desa wilayah kerjanya, nah kebetulan yang banyak terjangkit itu di desa sarinagen ada di kampung ciakar, ada di kampung bojong salam dan ada di kampung ciangkrong tapi memang ketika kita sudah survei ke lapangan ada beberapa yang positif jentik nyamuknya, tapi kalau dari pihak Puskesmas Cipongkor dan dari pihak desa juga kader setempat kita udah mengusahakan untuk memberitahukan kepada Masyarakat untuk melaksanakan giat kebersihan di lingkungan rumahnya atau mungkin di lingkungan setempatnya," tuturnya. 

Masih kata pazar, "Kebetulan kita sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan ketika memang banyak sekali titik yang terjangkit positif atau dari radius 20 meter kita pun akan mengusahakan untuk melaksanakan poging pengasapan tapi memang harus ada persyaratan tertentu untuk pengasapan, itu hanya membunuh nyamuk dewasa tapi kita disini melaksanakan giat kebersihan dan memberikan serbuk abate untuk pencegahan bibit nyamuk," terangnya. 

Saat ditanya apakah betul pihak Puskesmas meminta biaya untuk poging pengasapan ke Masyarakat, dan apakah dari pihak Dinas Kesehatan tidak ngasih anggaran. 

"Kalau untuk biaya poging di tanggung oleh pihak Dinas Kesehatan namun ketika di lapangan memang sering kali adanya masyarakat yang ingin di poging pengasapan, seperti di awal kita mau melaksanakan satu titik tapi kenyataannya ketika di lapangan menjadi ada beberapa titik yang ingin dilakukan pengasapan makanya kenapa ada swadaya ke masyarakat untuk biaya, yaitu untuk mengantisipasi agar masyarakat bisa seluruhnya mendapatkan pengasapan," ujarnya. 

"Jadi lanjut pazar, dari pihak Desa ataupun Masyarakat di usahakan untuk bisa mengadakan anggaran untuk bahan bakar atau solar agar ketika di lapangan ada yang minta pengasapan atau poging dan kami tidak meminta, mematok harga," pungkasnya.

Terpisah tanggapan aktivis pemerhati Pemerintah dan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bandung barat (Rahmat hidayat) mengatakan. 

"Biaya anggaran untuk Poging pengasapan itu sudah ada Anggaran dari Dinas Kesehatan, dan kami sangat Prihatin ada oknum di Puskesmas yang meminta biaya untuk Poging pengasapan," ujarnya. 

"Sungguh sangat memalukan di saat Masyarakat kwatir, takut, dan meminta segera untuk wilayahnya diadakan pengasapan, Pihak Puskesmas meminta biaya terlebih dahulu, Bukan kah ini Kewajiban Dinas Kesehatan melalui Puskesmas di wilayah nya," imbuhnya. 

"Di Kecamatan seperti Saguling, Cililin saja ga di pungut biaya tapi ko Puskesmas Cipongkor ada pungutan, selanjutnya kami akan lakukan Investigasi ke lapangan dan akan melaporkan ke pihak APH," Pungkasnya. 

Reporter: Asep Cahyana.